DPRD KABUPATEN TANGERANG GELAR RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI TANGERANG ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

Tangerang - DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Tangerang atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Tangerang, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, jajaran pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, S.Sos., menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Rapat paripurna ini menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Melalui forum ini, DPRD ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, jawaban yang disampaikan Bupati Tangerang menjadi bahan penting bagi DPRD dalam mencermati pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terutama terhadap berbagai isu strategis yang menjadi perhatian fraksi-fraksi.

“DPRD memberikan perhatian terhadap sejumlah hal, mulai dari belanja infrastruktur pelayanan publik, penyebab SILPA, penanganan persampahan, ketenagakerjaan, tindak lanjut temuan BPK-RI, prioritas belanja daerah, hingga penanganan kerusakan jalan. Semua itu perlu dikawal agar kebijakan daerah semakin tepat sasaran,” ungkapnya.

Muhamad Amud menambahkan, pandangan umum fraksi-fraksi merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah.

“Setiap pandangan, saran, kritik, dan pertanyaan dari fraksi-fraksi merupakan bagian dari upaya DPRD untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami berharap seluruh catatan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Muhamad Amud berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan objektif, konstruktif, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Pembahasan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan arah pembangunan daerah semakin baik. DPRD akan terus mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif agar setiap kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.