Fraksi-Fraksi di DPRD Tanggapi Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2023

DPRD Kabupaten Tangerang menggelar rapat paripurna dalam rangka Pandangan Umum fraksi atas penjelasan Pj. Bupati terhadap LKPJ Bupati tahun 2023 pada Kamis, (28/03) di ruang rapat paripurna. Penyampaian Pandangan Umum fraksi bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkan kinerja pemerintah Kabupaten Tangerang periode selanjutnya.

Penilaian kinerja Kepala Daerah merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntablitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya selama tahun berkenaan. Apresiasi diberikan kepada Pj. Bupati dan jajaran yang sudah kerja keras untuk menyampaikan LKPJ Bupati, juga atas kinerjanya yang mampu mencapai target dan realisasi Pendapatan Daerah.

Tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023, Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Ekonomi yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan diharapkan menjadi acuan Pembangunan Daerah sehingga target dan sasaran dapat tercapai selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Adapun tiap-tiap fraksi menyampaikan poin-poin Pandangan Umum melalui juru bicara.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Hati Nurani Rakyat

Juru bicara Lisiawati Lase menyampaikan pandangan sebagai berikut:

• Pemda harus memonitor dan menjamin tersedianya kebutuhan pokok di pasar-pasar
• Pemda harus melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia
• Mengapresiasi atas meningkatnya pendapatan daerah, tetapi perlu dievaluasi untuk menentukan target PAD selanjutnya
• Layanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan BPJS masih harus ditingkatkan

Fraksi Partai Gerindra

Juru bicara H. Rijcky Gilang menyampaikan pandangan sebagai berikut:

• Pemda harus menggali seluruh potensi kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah
• Pemda harus mengintensifkan sosialisasi terhadap wajib pajak serta mengadakan pemutakhiran data
• Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memaksimalkan fasilitas di rumah sakit daerah
• Penyelenggaraan keamanan pangan harus ditingkatkan karena masih ditemukannya makanan dengan bahan berbahaya
• Perlu adanya penyesuaian dengan mitra kerja sama antar daerah yang lebih disiplin, komitmen, dan konsisten
• Penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi dengan membangun sistem informasi dan komunikasi terpadu serta menambah pos siaga kebakaran di wilayah rawan bencana

Fraksi Partai Golongan Karya - Nasional Demokrat

Juru bicara Wahyu Nugraha menyampaikan pandangan sebagai berikut:

• Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup cukup berhasil, terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat di tahun 2023, yakni sebesar 73,43.
• Mengajak semua unsur memerhatikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) agar meningkat di tahun 2024 mengingat laju perekonomian Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 5,18%
• Mengapresiasi kenaikan PAD yang mencapai 112,26 persen dari yang ditargetkan. Hal tersebut menunjukkan adanya inovasi dan kreativitas dalam menggali potensi PAD, namun tetap memperhatikan kemampuan objek wajib pajak dan retribusi.
• Terdapat beberapa OPD yang belum mencapai target sehingga perlu dijadikan catatan dan evaluasi bersama agar ke depan dapat tercapai dan berdampak kepada masyarakat

Fraksi Partai Demokrat

Juru bicara Cahyo Sujana Ubay menyampaikan pandangan sebagai berikut:

• Meminta penjelasan terkait langkah yang akan dilakukan untuk mencapai produktivitas ekonomi yang berbasis pembangunan yang berkelanjutan
• Permasalahan Penerangan Jalanan Umum (PJU) mohon lebih diperhatikan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Juru bicara Didi Suryadi menyampaikan pandangan sebagai berikut:

• Meminta penjelasan terkait jenis pendapatan yang menjadi faktor peningkatan PAD sebesar Rp4,40 triliun
• Meminta penjelasan atas penggunaan Silpa pada belanja daerah yang sebesar 5,16%
• Meminta penjelasan program prioritas dan kegiatan mana saja yang perlu perbaikan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Juru bicara Ustur Ubadi menyampaikan pandangan sebagai berikut:

• Meminta penjelasan mengenai efektifitas kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan
• Meminta Pemda dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan mengentaskan pengangguran
• Kami berharap kedepan ada skala prioritas pemberian bantuan hibah kepada ormas-ormas terutama bagi ormas yang memiliki ikatan kesejarahan yang kuat terhadap negara dan bangsa semisal NU, Muhamadiyah, PERSIS dan juga Pesantren-pesantren tua sebagai bentuk apresiasi dimana Lembaga/organisasi tersebut telah terbukti memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan dan pembangunan Indonesia
• Berharap pembantuan hibah ke depan dapat memprioritaskan badan, lembaga, dan organisasi Masyarakat yang memiliki ikatan kesejarahan terhadap negara, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan pondok pesantren tua guna mengapresiasi atas kontribusi bagi kemerdekaan dan pembangunan Indonesia

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Juru bicara H. Didin Tohiruddin menyampaikan pandangan sebagai berikut:

• Minta penjelasan indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan RPJMD tahun 2019-2023, serta beberapa program seperti, Kita Peduli Permasalahan Sampah (KIPRAH), Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), Tangerang Religi, dan Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas
• Minta penjelasan detail terkait pembantuan kepada Pemdes serta kerja sama antar daerah dan pihak ketiga
• Minta penjelasan atas tindakan dalam permasalahan pengembangan sumber daya masyarakat yang belum optimal, meningkatnya penduduk miskin, kalahnya penduduk lokal dalam merebutkan lapangan kerja, karakter investasi padat modal, migrasi cukup tinggi dengan bekal sumber daya terbatas, kinerja sektor pariwisata stagnan, pertanian minim inovasi, ketimpangan aksesibilitas, dan transportasi wilayah
• Minta penjelasan terkait kesesuaian skema APBD TA 2023 dalam penyerapan anggaran

Fraksi Partai Amanat Nasional

Juru bicara Tasripin menyampaikan pandangan sebagai berikut:

• Pembangunan harus menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan, serta peningkatan pelayanan publik
• Dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemda perlu memperhatikan, seperti: a. Kualitas layanan pajak daerah perlu diperhatikan; b. Kesadaran wajib pajak dan/atau wajib retribusi perlu ditingkatkan; c. Optimalisasi penggalian potensi pendapatan daerah; d. Digunakannya basis teknologi informasi
• Dalam pengelolaan Belanja Daerah, Pemda masih menghadapi kendala, seperti: a. Belum optimalnya implementasi APBD berbasis kinerja; b. Masih kurangnya sinkronisasi antara kegiatan dengan indikator kinerja yang harus dicapai pada PD
• Promosi dan Mutasi ASN hendaknya dilandasi oleh profesionalisme, bersih, kompeten, netral, serta berintegritas sehingga tupoksi dari Pejabat/Staf yang lama terhadap Pejabat/Staf yang baru tetap sinkron
  
  (HR/humpropub)